Batam, Arah Batam — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam menyatakan siap mendukung usulan moratorium parkir tepi jalan jika kebijakan tersebut disetujui pemerintah. Kepala Dishub Batam, Salim, menegaskan bahwa instansinya akan sejalan dengan keputusan pemerintah dan tengah merancang sistem baru pengelolaan parkir yang berbasis layanan, bukan sekadar retribusi.
“Kami akan ikuti jika memang itu keputusan dari pemerintah. Kami langsung menyesuaikan dan siap mendukung,” ujar Salim. Ia menjelaskan bahwa status Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir kini telah berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga pengelolaan parkir dapat diarahkan lebih profesional dan akuntabel.
Menurut Salim, Dishub Batam sedang mempersiapkan pola kerja sama dengan pihak ketiga dalam sistem parkir. Model ini mencakup mekanisme deposit dan jaminan sebagai antisipasi terhadap wanprestasi maupun penyalahgunaan yang mungkin terjadi di lapangan.
“Langkah ini adalah bagian dari upaya kami untuk memperbaiki sistem parkir. Kami ingin agar jukir di lapangan bersih dari pungutan liar dan langsung diawasi dengan kontrak kerja yang jelas,” ungkap Salim. Ia juga menyebut bahwa sistem baru ini diharapkan menutup celah praktik parkir liar yang menyebabkan kebocoran PAD.
Dishub Batam berharap, kebijakan moratorium dan transformasi sistem parkir ini dapat meningkatkan transparansi, mendorong layanan publik yang modern, serta memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah dan kenyamanan masyarakat.(Alf)
Sumber: Batamnews.co.id
