BATAM, Arah Batam – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Batam menggelar aksi demonstrasi menuntut Pemerintah Kota Batam dan pihak terkait segera menertibkan jam operasional truk di wilayah Batam, Rabu(27/8).
Koordinator aksi, Maryudi Aguspriawan, menyampaikan bahwa kehadiran truk pada jam-jam sibuk sering menimbulkan kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya.
“Kami menuntut agar pemerintah menetapkan jam operasional yang jelas bagi truk-truk besar. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena ketidakaturan ini,” ujar Maryudi dalam orasinya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyatakan bahwa pemerintah sudah memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur jam operasional truk. Bahkan, pemerintah telah memberikan keringanan bagi pengusaha dengan menggratiskan uji KIR untuk kendaraan angkutan.
“Kita sudah punya Perda yang mengurus masalah truk ini, bahkan kita juga menggratiskan KIR. Dan kita akan tindak tegas perusahaan truk yang bandel tidak mau mengikuti peraturan,” tegas Amsakar Ahmad.
Sementara itu, DPRD Kota Batam komisi 3 Muhammad Rudi menambahkan bahwa pihaknya sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait keluhan masyarakat tentang truk ugal-ugalan di jalan.
“Banyak truk tidak melakukan uji KIR padahal gratis. Usulan jam operasional ini bisa dipertimbangkan,” ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra, juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini aturan jam operasional truk memang belum diterapkan.
“Kita punya aturan seluruh angkutan harus uji KIR dan kita lakukan razia berkala. Tantangannya banyak kendaraan dari luar Batam yang masuk. Usulan dari mahasiswa bagus, nanti kita koordinasikan dengan Polantas untuk membuat rambu operasional truk ,” jelas Leo Putra.
Mahasiswa berharap pemerintah segera menindaklanjuti komitmen tersebut dengan pengawasan ketat di lapangan agar lalu lintas di Kota Batam lebih tertib dan aman.(Tlab)
