BATAM, Arah Batam — Dalam kegiatan Bincang-Bincang Bersama Kapolda Kepri yang digelar pada Rabu, 9 Oktober 2025 di Gedung Perkuliahan Universitas Internasional Batam (UIB) lantai 2, sejumlah mahasiswa menyampaikan keluhan terkait sulitnya bertemu dengan para pejabat pemerintahan di Kota Batam.
Maryudi Aguspriawan, mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam, mengungkapkan bahwa para aktivis mahasiswa kerap mengalami kesulitan saat hendak menemui pejabat, baik di lingkungan Pemerintah Kota Batam, DPRD, maupun BP Batam.
“Kami para aktivis dan mahasiswa sering kali tidak bisa menghubungi para pejabat di Batam. Padahal kami hanya ingin berdiskusi, bukan untuk mempermalukan mereka,” ujar Maryudi.
Sementara itu, Maryudi menambahkan bahwa para pejabat baru mau menemui mahasiswa setelah adanya surat aksi atau pemberitahuan demo.
“Kami kalau pun bisa berbicara dengan pejabat, itu kalau sudah keluar ‘surat sakti’ mahasiswa — surat demo. Baru keluar semua para pejabat,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Hanan, mahasiswa BEM Politeknik Negeri Batam, yang menilai pejabat baru mau menemui mahasiswa menjelang akhir masa jabatan mereka.
“Mahasiswa baru bisa bertemu kalau para pejabat sudah mau turun jabatan saja,” kata Hanan menambahkan.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kapolresta Barelang Kombes Pol. Zainal Arifin akan menyampaikan masukan itu kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam.
“Kami juga bagian dari Forkopimda, baik di Kota Batam maupun di Kepri. Nanti akan kami sampaikan. Tolong Pak Zainal, saat pertemuan berikutnya kita buat jadwal forum khusus bincang bersama mahasiswa se-Kota Batam,” ujar Kapolda Asep Safrudin.
Para mahasiswa berharap komunikasi antara pejabat publik dan kalangan kampus dapat lebih terbuka dan mudah, mengingat mahasiswa juga memiliki peran penting sebagai penggerak dan mitra kritis pemerintah dalam pembangunan daerah.(alfabd)
