BATAM, Arah Batam – Dalam dua pekan terakhir, perbincangan terkait aplikasi ojek online Maxim kembali memanas di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Aplikasi transportasi asal Rusia itu dituding tidak mematuhi aturan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Kepri.
Ketua Aliansi Driver Online Batam (ADOB), Djafri Rajab, bersama sejumlah komunitas ojek online lainnya, terus mendesak pemerintah untuk menutup kantor Maxim dan melarang operasionalnya di wilayah Kepri dan Batam. Mereka menilai, selama ini Maxim telah merugikan para pengemudi karena menerapkan tarif di bawah ketentuan resmi yang berlaku.
Namun perjuangan itu tidak berjalan mulus. Di tengah upaya menuntut keadilan, muncul perbedaan pandangan dari sebagian komunitas lain. Gusril, selaku narahubung Koalisi Driver Online Batam (KDOB), menyatakan penolakannya terhadap rencana penutupan kantor Maxim. Ia beralasan, kebijakan tersebut akan berdampak langsung terhadap ribuan pengemudi yang menggantungkan sumber penghasilannya dari aplikasi tersebut.
Tak heran bila selama ini berbagai aksi unjuk rasa dan tuntutan para driver Maxim, baik di kantor Maxim maupun di depan instansi pemerintah, tidak pernah mendapat tanggapan serius. Maxim tetap beroperasi dengan aman di Batam, meski diduga kuat telah melanggar SK Gubernur tentang ketentuan tarif ojek online.
Lebih jauh, di kalangan pengemudi muncul dugaan adanya penyusup dalam setiap aksi dan gerakan tuntutan. Pihak ADOB menduga, keberadaan oknum-oknum tertentu inilah yang membuat perjuangan para driver untuk menuntut keadilan kerap melemah dan tidak berjalan maksimal.
Situasi ini memperlihatkan bahwa polemik antara komunitas, aplikator, dan pemerintah masih jauh dari kata selesai. Para pengemudi berharap pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah tegas agar persoalan ini tidak terus berlarut dan merugikan pihak-pihak yang mencari nafkah di jalanan setiap hari.(alfabd)
