BATAM, Arah Batam – Perusahaan transportasi daring Maxim Indonesia mendesak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meninjau ulang kebijakan tarif minimal angkutan daring yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepri. Kebijakan tersebut dinilai belum sejalan dengan regulasi nasional dan justru menurunkan kesejahteraan mitra pengemudi di lapangan.
Kepada wartawan, Muhammad Rafi Assagaf, Government Relation Specialist Maxim Indonesia, menjelaskan bahwa penetapan tarif daerah seharusnya tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, yang menjadi acuan nasional penyelenggaraan angkutan sewa khusus di seluruh Indonesia.
“Kami tetap tunduk dan patuh pada aturan nasional itu,” ujar Rafi dalam keterangan tertulis, Rabu (16/10/2025). “Namun, penerapan tarif berdasarkan SK Gubernur saat ini justru memukul ekosistem transportasi daring di wilayah Kepri.”
Menurutnya, sejak tarif baru diberlakukan, jumlah pemesanan harian turun hingga 44 persen. Kondisi ini berdampak langsung pada pendapatan para pengemudi yang bergantung pada penghasilan harian.
“Sebelumnya, mitra bisa dapat 10–12 order per hari. Sekarang, separuhnya pun sulit. Penghasilan ikut anjlok, sementara biaya bensin tetap tinggi,” ungkap Rafi.
Selain menekan kesejahteraan mitra, Maxim juga menyoroti ketimpangan kompetisi antarpenyedia layanan transportasi daring. Beberapa platform lain disebut masih menjalankan promo harga secara rutin, bahkan di bawah tarif minimal yang diatur dalam SK Gubernur.
“Promo itu bukan sementara, tapi subsidi rutin yang menciptakan persaingan tidak sehat dan bisa merusak pasar,” kata Rafi. Ia menegaskan bahwa kondisi semacam ini berpotensi membuat mitra pengemudi tersingkir karena tidak mampu bersaing secara adil.
Maxim mendorong Pemprov Kepri melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan tarif, dengan melibatkan perwakilan pengemudi, pelaku industri, akademisi, dan konsumen agar keputusan yang dihasilkan benar-benar adil bagi semua pihak.
“Kami berharap evaluasi dilakukan secara terbuka dan inklusif. Tujuannya bukan untuk menolak kebijakan daerah, tapi memastikan keadilan bagi semua,” tambahnya.
Suara Lapangan: “Tarif Baru Bikin Order Sepi, Kami yang Kena Imbas”
Di sisi lain, para pengemudi Maxim di Batam turut mengeluhkan dampak kebijakan tersebut. Nur Aziz, salah seorang mitra pengemudi yang telah dua tahun bergabung dengan Maxim, menyebut bahwa perubahan tarif membuat pendapatannya merosot tajam.
“Dulu sehari bisa bawa pulang Rp200 ribu bersih, sekarang paling Rp120 ribu, itu pun kalau order lancar. Kalau sepi, cuma cukup buat bensin,” ujar Aziz, Jumat (17/10).
Hal senada disampaikan Abdul Kahar, driver Maxim lainnya. Ia menilai kebijakan tarif baru seolah tidak mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
“Kami bukannya menolak aturan, tapi kalau tarif tinggi, penumpang kabur. Akhirnya kami yang susah,” kata Kahar. “Harusnya ada kesepakatan bersama antara pemerintah, perusahaan, dan kami pengemudi.”
Tetap Beroperasi Normal
Menanggapi isu yang beredar di media sosial tentang penutupan kantor operasional di Batam dan Tanjungpinang, Rafi menegaskan bahwa seluruh operasional Maxim di Kepri tetap berjalan normal.
“Tidak ada penutupan. Kami tetap melayani masyarakat seperti biasa dan berkomitmen menghadirkan layanan transportasi daring yang aman, berkeadilan“, ujarnya. (alif abdullah)
