Arah Batam, Kepri – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Kesiapsiagaan Menghadapi Puncak Musim Hujan dan Dampak Perubahan Iklim di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Selasa (3/11).
Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan Forkopimda Kepri, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, Anggota DPRD Kepri Aziz Martindas, serta Kepala BMKG Tanjungpinang Ahmad Kosasi sebagai narasumber.
Dalam laporannya, Kepala Pelaksana BPBD Kepri Aludin Andi menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan menyatukan langkah seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi bencana selama puncak musim hujan.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita ingin memperkuat koordinasi, komunikasi dan sinergi lintas sektor agar seluruh unsur memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Kepulauan Riau,” kata Andi.
Menurutnya, karakteristik geografis Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam upaya penanggulangan bencana.
“Potensi bencana yang perlu kita antisipasi meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi, hingga cuaca ekstrem,” ujarnya.
Sementara itu, Sekdaprov Misni menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan kerja sama lintas sektor untuk menghadapi berbagai potensi bencana, terlebih dengan kondisi cuaca yang semakin dinamis akibat perubahan iklim.
“Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan komitmen, koordinasi dan keterlibatan seluruh pihak agar setiap potensi bencana dapat diantisipasi dan ditangani dengan cepat dan tepat,” tegas Misni.
Misni mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 948 kejadian bencana di Kepulauan Riau. Angka tersebut terdiri dari 210 kejadian banjir, 50 tanah longsor, 200 kebakaran, serta 488 kejadian puting beliung, angin kencang, gelombang tinggi dan bencana lainnya.
Kabupaten Bintan menjadi wilayah dengan kejadian bencana tertinggi, yakni 268 kejadian. Disusul Kota Tanjungpinang sebanyak 238 kejadian, Natuna 111 kejadian, Karimun 96 kejadian, Kepulauan Anambas 95 kejadian, Batam 81 kejadian dan Lingga 50 kejadian.
Bahkan, sepanjang Januari hingga September 2026, jumlah kejadian bencana di Kepri meningkat menjadi 1.231 kejadian. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak untuk meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.
“Peningkatan jumlah kejadian bencana ini harus menjadi perhatian bersama. Kita tidak boleh hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi harus memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi sejak dini,” ungkapnya.
Untuk itu, Misni menekankan tujuh langkah strategis dalam penanggulangan bencana. Di antaranya memperkuat koordinasi dan komando lintas sektor, mengoptimalkan sistem informasi dan peringatan dini, serta memastikan kesiapan personel, peralatan dan logistik evakuasi.
Selain itu, upaya mitigasi juga perlu diperkuat melalui pemeliharaan drainase, pembersihan saluran air dan pembangunan kolam retensi. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, media massa, serta perguruan tinggi juga dinilai penting dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.
Ia juga meminta agar seluruh langkah kesiapsiagaan tersebut ditindaklanjuti melalui evaluasi berkala dan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran masing-masing instansi.
Pada kesempatan yang sama, kegiatan juga dirangkaikan dengan peresmian Gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Kepri.
Keberadaan gedung tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi pemantauan, pengumpulan informasi, koordinasi, serta pengendalian operasi penanggulangan bencana di Kepulauan Riau.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara antara Pemerintah Provinsi Kepri, Forkopimda Kepri dan instansi vertikal sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. (*)
