BATAM — Di ruang sidang Pengadilan Negeri Batam, Kamis, 12 November 2026, Ketua Majelis Hakim Monalisa Theresia Siagian mengetuk palu. Vonis dibacakan: Dju Seng, anak dari Lim Jong Tjoen, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Pidana penjara satu tahun dan denda Rp1 miliar menanti. Namun, di luar ruang sidang, luka ekologis di Tanjung Gundap IV, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, tak ikut tervonis.
Perkara ini bermula dari ambisi membangun kawasan industri. Dju Seng, sebagai Direktur PT Tunas Makmur Sukses dan PT Sri Indah Barelang, pada 2023 silam memerintahkan karyawannya melakukan pematangan lahan. Lahan seluas 133.000 meter persegi itu terbagi dalam dua penetapan lokasi (PL) yang diterbitkan BP Batam pada 3 Desember 2014, dengan Nomor PL 214020848. Lokasi pertama seluas 46.122,55 meter persegi dan lokasi kedua 86.706,45 meter persegi.
Namun, pematangan lahan itu tak sekadar mengubah bentang alam. Tanpa disadari, area yang digarap masuk ke dalam kawasan hutan mangrove. Dju Seng melalui perusahaannya telah merusak hutan bakau seluas 5.989 hektare. Kerusakan ekosistem mangrove itu memicu potensi kerugian negara yang tak kecil.
Majelis Hakim, dalam amar putusannya yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Batam, Senin (16/11/2026), menyatakan perbuatan terdakwa melanggar Pasal 78 ayat 2 juncto Pasal 50 ayat 3 huruf a juncto Pasal 78 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 angka 19, Pasal 78 ayat 3 juncto Pasal 36 Angka 17, Pasal 50 ayat 2 huruf a juncto Pasal 36 Angka 19, Pasal 78 ayat 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan. Jika pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, kekayaan atau pendapatan terpidana disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar dan jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari,” demikian bunyi amar putusan Majelis Hakim.
Majelis Hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menahan Dju Seng di dalam penjara. Perintah ini menjadi sorotan, mengingat sejak awal sidang hingga pembacaan putusan, Dju Seng berstatus sebagai tahanan kota. Artinya, ia belum pernah ditahan dalam penjara. Soal tidak ditahannya Dju Seng ini sempat menjadi sorotan berbagai pihak. Namun, dengan berbagai pertimbangan, Majelis Hakim tetap mempertahankan status tahanan kota bagi terdakwa.
Dalam putusan ini, barang bukti berupa dokumen perusahaan terdakwa atas nama PT Sri Indah Barelang dan PT Tunas Makmur Sukses diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa satu buah BPKB asli atas nama PT Bukit Barisan Sandjaya Ulma, sembilan buah BPKB asli atas nama PT Halim Telindo Jaya, dan satu buah BPKB asli atas nama H. Nana Sujana, kemudian 11 unit dump truk dan satu unit buldozer, Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara.
Terdakwa, Dju Seng, dalam perkara ini menyatakan banding atas putusan tersebut. Permohonan banding ini didaftarkan sehari usai dibacakan putusan oleh Majelis Hakim, Jumat, 13 November 2026, melalui penasihat hukumnya, Valerie Angelina Heru, S.H.
Terhadap perintah Majelis Hakim untuk menahan terdakwa Dju Seng di dalam penjara, Arah Batam telah melakukan konfirmasi kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri Batam, Gustian Juanda, pada 16 November 2026. Namun, hingga berita ini diunggah, konfirmasi tersebut belum mendapat jawaban. Jawaban konfirmasi itu akan dituliskan dalam berita selanjutnya.
Sementara itu, Juru Bicara Pengadilan Negeri Batam, Vabiannes Stuart Wattimena melalui sambungan telepon WhatsApp mengatakan, terhadap putusan Majelis Hakim yang lebih rendah satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu merupakan pertimbangan dari Majelis Hakim.
“Biasanya pertimbangan itu akan dituliskan dalam surat putusan. Nanti bisa dibaca sendiri apabila sudah diupload surat putusannya oleh Majelis Hakim,” kata dia, Senin (16/11/2026).
Kemudian, ia juga menanggapi perihal perintah penahanan dalam penjara oleh terdakwa, Dju Seng. Kata dia, perintah penahanan itu dapat dilaksanakan nanti apabila perkara itu telah dinyatakan inkrah.
Maka dari itu, Pangadilan Negeri Batam menghormati upaya hukum banding yang dilakukan oleh terdakwa, Dju Seng ini.
“Nanti kalau sudah inkrah terdakwa akan dilakukan penahanan dalam penjara,” jelasnya.

Vonis Korporasi: Denda dan Ganti Rugi Miliaran Rupiah
Di hari yang sama, Majelis Hakim juga membacakan putusan terhadap dua korporasi yang dipimpin Dju Seng, yakni PT Tunas Makmur Sukses dan PT Sri Indah Barelang. Dalam amar putusan perkara No. 146/Pid.Sus-LH/2026/PN Btm, Majelis Hakim menyatakan kedua perusahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan sendiri atau turut serta dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PT TUNAS MAKMUR SUKSES dan Terdakwa II PT SRI INDAH BARELANG oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah),” bunyi amar putusan tersebut.
Majelis Hakim memerintahkan kedua perusahaan untuk membayar denda tersebut dalam jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang selama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika denda tidak dibayar, harta benda/kekayaan/pendapatan kedua perusahaan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk melunasi pidana tersebut. Apabila kekayaan atau pendapatan tidak mencukupi, pidana denda diganti dengan pidana pengganti berupa pembekuan seluruh kegiatan usaha kedua perusahaan selama dua tahun.
Tak hanya denda, Majelis Hakim juga menetapkan pidana tambahan kepada PT Tunas Makmur Sukses berupa kewajiban membayar ganti rugi sejumlah Rp23.769.963.120,69 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah enam puluh sembilan sen). Rinciannya, kerugian akibat kehilangan jasa ekosistem mangrove sebesar Rp19.807.704.620,69 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus empat ribu enam ratus dua puluh rupiah enam puluh sembilan sen) dan kerugian akibat biaya pemulihan/restorasi ekosistem mangrove sebesar Rp3.962.258.500,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
PT Tunas Makmur Sukses diperintahkan membayar pidana tambahan tersebut dalam jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang selama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, harta benda/kekayaan/pendapatan perusahaan dapat disita dan dilelang. Apabila tidak mencukupi, pidana tambahan diganti dengan pidana pengganti berupa pembubaran korporasi PT Tunas Makmur Sukses.
Vonis ini menutup babak awal dari perkara perusakan hutan bakau di Batam. Namun, pertanyaan besar masih menggantung: akankah keadilan ekologis benar-benar ditegakkan, ataukah hutan bakau Tanjung Gundap hanya menjadi catatan kelam dalam sejarah penegakan hukum lingkungan di Kepulauan Riau?/MS



